Pesangon PHK karena Pelanggaran Ringan Berulang: Hak Kamu Setelah SP1, SP2, SP3

Pesangon PHK karena Pelanggaran Ringan Berulang: Hak Kamu Setelah SP1, SP2, SP3

Diperbarui 26 September 2026 · Tim Pensiun.Pro

Surat peringatan pertama datang karena kamu telat terus. Surat peringatan kedua karena target bulanan tidak tercapai. Lalu surat peringatan ketiga, dan tak lama setelah itu, surat PHK. Ini pola yang sangat umum, terutama buat pekerja senior yang mulai dianggap “tidak sejalan lagi” dengan ritme kerja perusahaan. Kabar baiknya, PHK jenis ini punya hak finansial yang jauh lebih baik dibanding PHK karena kesalahan berat, asal prosedurnya benar.

Di artikel ini kita bahas bagaimana mekanisme SP1, SP2, SP3 seharusnya berjalan, berapa hak finansialmu, dan bagaimana mengenali kalau proses SP yang kamu terima sebenarnya tidak sah.

Bedanya Pelanggaran Ringan Berulang dengan Kesalahan Berat

Ini sering tertukar. Kesalahan berat, yang kita bahas di artikel lain, adalah pelanggaran serius seperti pencurian atau kekerasan, dan bisa langsung berujung PHK tanpa surat peringatan sama sekali. Pelanggaran ringan berulang jauh berbeda, ini soal pelanggaran kecil yang terjadi berulang, seperti keterlambatan terus-menerus, tidak memenuhi standar kerja, atau melanggar aturan internal yang sifatnya administratif, bukan pidana.

Karena sifatnya ringan, hukum mewajibkan proses bertahap lewat surat peringatan sebelum PHK bisa dilakukan. Ini yang membuat pekerja di kategori ini tetap mendapat hak finansial yang jauh lebih baik daripada kesalahan berat.

Mekanisme SP1, SP2, SP3 yang Sah

Sesuai Pasal 52 ayat 1 PP 35/2021, PHK karena pelanggaran ini hanya sah kalau pekerja telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Beberapa poin penting soal mekanisme ini yang sering tidak dipahami pekerja:

• Harus berurutan. SP1 untuk pelanggaran pertama, SP2 untuk pelanggaran berikutnya (biasanya masih dalam periode berlakunya SP1), dan SP3 untuk pelanggaran setelah itu.
• Masing-masing SP punya masa berlaku. Umumnya 6 bulan, kecuali perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB mengatur jangka waktu lain. Kalau dalam 6 bulan tidak ada pelanggaran baru, SP tersebut kedaluwarsa dan tidak bisa lagi dipakai sebagai dasar SP berikutnya.
• SP3 biasanya bersifat final. Banyak peraturan perusahaan menyebut SP3 sebagai “peringatan terakhir”, yang artinya pelanggaran berikutnya bisa langsung berujung PHK.
• Bisa lompat langsung ke SP3 hanya jika diatur khusus. Kalau perjanjian kerja, PP, atau PKB perusahaan secara eksplisit menyatakan pelanggaran tertentu bisa langsung dikenai SP3, itu sah. Tapi tanpa aturan seperti itu, urutan bertahap harus dipenuhi.

Hak Finansial: Pesangon 0,5x, UPMK Penuh

Perhatikan bahwa UPMK tetap dibayar penuh, tidak dipotong faktor 0,5 seperti pesangon. Ini yang membuat kategori ini jauh lebih menguntungkan pekerja dibanding kesalahan berat, yang sama sekali tidak memberikan pesangon maupun UPMK.

Simulasi Nyata: Karyawan Masa Kerja 6 Tahun, Tiga Kali Surat Peringatan

Seorang karyawan administrasi dengan masa kerja 6 tahun, upah dasar Rp5.500.000 per bulan, menerima SP1 karena keterlambatan berulang, SP2 tiga bulan kemudian karena tidak memenuhi target laporan, dan SP3 dua bulan setelah itu karena mangkir tanpa izin. Karena tiga SP ini masih dalam rentang berlaku satu sama lain dan pelanggarannya berbeda-beda, perusahaan sah melakukan PHK. Sisa cuti yang belum diambil adalah 3 hari.

Masa kerja 6 tahun masuk kategori “6 tahun sampai kurang dari 7 tahun”, yaitu 7 bulan upah untuk pesangon dasar dan 3 bulan upah untuk UPMK.

Karena totalnya masih di bawah ambang Rp50 juta, karyawan ini tidak dikenai pajak sama sekali atas pesangonnya. Ini pola yang umum terjadi di kategori pelanggaran ringan berulang, karena faktor pengali 0,5 kali membuat totalnya lebih sering jatuh di bawah batas bebas pajak.

Kapan Proses SP Ini Bisa Digugat?

Ada beberapa pola yang sering membuat proses SP tidak sah, dan kamu berhak mempertanyakannya:

• SP diberikan untuk pelanggaran yang sama berulang-ulang tanpa jarak waktu yang wajar, misalnya SP1, SP2, SP3 diberikan dalam satu minggu untuk kasus yang identik.
• SP sebelumnya sudah kedaluwarsa saat SP berikutnya diberikan, misalnya SP1 diberikan 8 bulan sebelum SP2, padahal masa berlakunya hanya 6 bulan.
• Tidak ada dasar aturan tertulis di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB soal jenis pelanggaran apa yang bisa dikenai SP.
• Kamu tidak pernah menerima salinan resmi dari salah satu SP tersebut, hanya diberi tahu secara lisan.

Kalau salah satu dari pola ini terjadi padamu, ada dasar kuat untuk mengajukan keberatan dan menuntut agar PHK-mu dikategorikan ulang, yang bisa berarti pesangon penuh sesuai alasan PHK yang sebenarnya, bukan pelanggaran berulang.

Langkah Praktis Setelah Menerima Surat PHK

• Kumpulkan semua salinan SP. Susun berdasarkan tanggal dan cek apakah urutannya benar-benar berlaku sesuai jangka waktu yang berlaku di perusahaanmu.
• Hitung sendiri hak finansialmu. Gunakan tabel dan simulasi di atas untuk cross-check angka yang ditawarkan HRD.
• Ajukan keberatan kalau prosesnya terasa dipaksakan. Terutama kalau kamu curiga SP-nya sengaja dipercepat untuk alasan lain, misalnya menjelang usia pensiun.
• Susun rencana keuangan segera setelah dana cair. Tentukan alokasi untuk dana darurat, kebutuhan mendesak, dan rencana penghasilan jangka menengah.

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Berapa pesangon yang didapat kalau di-PHK karena pelanggaran ringan berulang?

Sesuai Pasal 52 ayat 1 PP 35/2021, pekerja berhak atas pesangon 0,5 kali dari ketentuan normal, UPMK penuh 1 kali, dan UPH. Ini berbeda dengan kesalahan berat yang tidak memberikan pesangon maupun UPMK sama sekali.

Apa syarat sahnya PHK karena pelanggaran ringan berulang?

Pekerja harus sudah menerima surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut untuk pelanggaran yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Tanpa proses SP yang lengkap dan berurutan, PHK ini berpotensi tidak sah.

Berapa lama masa berlaku satu surat peringatan?

Secara umum, setiap surat peringatan berlaku selama 6 bulan kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB. Kalau dalam 6 bulan tidak ada pelanggaran baru, SP tersebut biasanya kedaluwarsa dan tidak bisa dipakai sebagai dasar SP berikutnya.

Bisakah perusahaan langsung memberikan SP3 tanpa SP1 dan SP2?

Secara prinsip tidak, kecuali perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB secara eksplisit mengatur bahwa pelanggaran tertentu bisa langsung dikenai SP3. Kalau tidak ada aturan khusus itu, urutan SP1, SP2, SP3 untuk pelanggaran yang berbeda dan berurutan harus dipenuhi dulu.

Apakah pesangon PHK karena pelanggaran ringan berulang kena pajak?

Kena, dengan tarif final berjenjang sesuai PP 68/2009. Untuk jumlah di bawah Rp50 juta, pajaknya 0 persen. Karena besaran pesangon di kategori ini biasanya lebih kecil karena faktor pengali 0,5 kali, banyak kasus justru tidak kena pajak sama sekali.

Artikel ini disusun untuk tujuan edukasi umum berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 52 PP 35/2021, UU Cipta Kerja, serta PP 68/2009, dan bukan pengganti nasihat hukum profesional. Masa berlaku SP dan mekanisme pelaksanaannya bisa berbeda antar perusahaan sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB masing-masing, jadi selalu cek dokumen internal perusahaanmu dan konsultasikan dengan ahli ketenagakerjaan sebelum mengambil keputusan.